Publiknews.id, Garut – Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko) menggelar acara Sosialisasi Dashboard Keuangan Inklusif dengan tujuan mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Garut.
Acara dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dan pemangku kepentingan terkait, termasuk Bupati Garut, Rudy Gunawan, serta Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, berlangsung di Gedung Pendopo Garut (8/9/2023).
Dalam sambutannya, Bupati Garut, Rudy Gunawan menekankan pentingnya kolaborasi antar stakeholder untuk mencapai target pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut. Pemdakab Garut telah menyusun strategi sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, mencakup penyediaan kebutuhan masyarakat, pengurangan beban, dan stimulus ekonomi. Program pemberdayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga menjadi fokus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Garut.
“Dalam rangka Garut, kami punya strategi bagaimana menurunkan angka kemiskinan ekstrem, meskipun datanya baru kami terima yang tambahan esktrem itu ya di tahun 2023, tapi kemiskinan ekstrem ini harus selesai di 2024,” ujar Rudy.
Ia menerangkan dalam kesempatan ini, pihak Kemenko Perekonomian membawa beberapa pihak yang akan membantu Kabupaten Garut dalam menyelesaikan kemiskinan ekstrem, salah satunya yaitu institusi yang berhubungan dengan kegiatan usaha mikro dan super mikro.
Institusi tersebut, imbuh Rudy, akan dijadikan bagian untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Garut, salah satunya melalui pemberian akses permodalan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Program ini diharapkan mampu memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau bagi UMKM, serta berkontribusi dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Garut. Terlebih, Kabupaten Garut sudah memiliki data by name by address terkait penerima bantuan yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Saya lihat udah bisa dicrosscheck gitu ya dengan berbagai program yang ada, nanti tadi yang kita diskusiin, nanti dilengkapi lagi dengan data penerima KUR, misalnya kita bisa lihat bisa tahu tuh, dari masyarakat yang miskin atau yang desil 1 (sampai) desil 4, mana yang sudah (menerima program KUR), mana yang belum,” tandasnya.
Langkah ini sejalan dengan upaya Kemenko Perekonomian untuk memperkuat inklusi keuangan sebagai salah satu fondasi utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. ( Ron. S )
