Publiknews.id, Jakarta – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk memastikan kelancaran sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025.
Hal itu dilakukan melalui koordinasi intensif antar-lembaga terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Langkah ini bertujuan menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil, transparan, dan inklusif di seluruh daerah.
“Langkah ini diambil untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan transparan di seluruh daerah, serta memberikan dukungan yang optimal kepada sekolah swasta. Pemerintah berfokus pada pemenuhan hak setiap anak di Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, tanpa ada yang terkecuali,” kata Abdul Mu’ti di Movenpick Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pemerintah akan terus mengoptimalkan kolaborasi antar-kementerian dan lembaga terkait guna memastikan implementasi sistem PPDB 2025 berjalan lancar. Kementerian Dalam Negeri, yang memiliki hubungan langsung dengan pemerintah daerah, akan menjadi salah satu kunci dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ini.
“Dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah, diharapkan sekolah-sekolah di berbagai wilayah, baik negeri maupun swasta, dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat,” terangnya.
Fokus pada Keadilan dan Transparansi
Kebijakan baru dalam sistem PPDB 2025 bertujuan memberikan kesempatan lebih luas bagi setiap keluarga di Indonesia untuk mengakses pendidikan yang lebih baik. Abdul Mu’ti menekankan bahwa proses konsultasi publik yang telah dilakukan menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan sistem pendidikan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam pengambilan kebijakan.
“Melalui transparansi dalam sistem penerimaan dan perubahan yang lebih adil, pemerintah berharap dapat meminimalisir kesenjangan dalam akses pendidikan. Dengan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan PPDB 2025 dapat membawa dampak positif bagi kualitas pendidikan di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Abdul Mu’ti juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap sekolah swasta sebagai alternatif pendidikan yang berkualitas. “Dengan adanya sistem PPDB yang lebih adil dan terbuka, diharapkan setiap anak di Indonesia akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk diterima di sekolah yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Dukungan terhadap sekolah swasta juga akan memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal dalam mendapatkan pendidikan yang layak,” paparnya.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap dapat mewujudkan pendidikan yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia. Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pendidikan yang berkualitas adalah fondasi penting bagi masa depan anak-anak bangsa. “Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap anak, di mana pun mereka berada, memiliki akses terhadap pendidikan yang layak dan berkualitas,” tegasnya.
Dengan sistem PPDB 2025 yang lebih adil, transparan, dan inklusif, pemerintah berharap dapat mengurangi kesenjangan pendidikan dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Kolaborasi antar-lembaga dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan tujuan ini.
“Kami yakin, dengan kerja sama yang baik, sistem PPDB 2025 akan membawa perubahan positif bagi dunia pendidikan Indonesia. Ini adalah langkah awal menuju pendidikan yang lebih merata dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa,” tutup Abdul Mu’ti.