Publiknews.id, Mamuju – Sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai sektor berkumpul menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Tahun 2024 di Grand Maleo Hotel Mamuju, Rabu 20 Maret 2024. Kegiatan ini dibuka Sekprov Sulbar Muhammad Idris.
Rakortekrenbang bertujuan untuk menyusun rencana pembangunan Sulbar untuk tahun 2024. Kegiatan ini dibuka Sekprov Sulbar Muhammad Idris.
Poin utama pada pembahasan Desk Urusan Penanaman Modal adalah penekanan target realisasi investasi di setiap kabupaten di Sulbar. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulbar Habibi Azis, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut memberikan arahan dan strategi untuk pencapaian target yang mengalami peningkatan cukup signifikan yakni dari Rp. 3.36 Triliun pada Tahun 2023 menjadi Rp. 3.96 Triliun untuk Tahun 2024.
Dalam forum diskusi ini, Kepala DPMPTSP Sulbar menegaskan, penanaman modal menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulbar.
“Kolaborasi antara provinsi dan kabupaten sangat penting untuk memenuhi target nasional melalui Tim Terpadu untuk pengawasan dan pembinaan perusahaan dalam pelaporan LKPMnya,” ujar Habibi.
Pada akhir pembahasan disepakati pembagian target realisasi investasi untuk Tahun 2024 dan 2025, yang dituangkan dalam berita acara yaitu :
1. Kabupaten Mamuju Rp. 950 Miliar.
2. Kabupaten Majene Rp. 300 Miliar.
3. Kabupaten Mamuju Tengah Rp. 1 Triliun.
4. Kabupaten Pasangkayu Rp. 1 Triliun.
5. Kabupaten Polewali Mandar Rp. 650 Miliar.
6. Kabupaten Mamasa Rp. 60 Miliar.
Rakortekrenbang Sulbar Tahun 2024 di akhiri dengan penyampaian arahan oleh Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, yang secara detail menjelaskan delapan Program Prioritas Provinsi Sulbar yang menganalogikan Rakortekrenbang sebagai orkestrasi perencanaan antara seluruh OPD dan stakeholder yang terkait, khususnya bagaimana meningkatkan minat investor untuk berinvestasi dengan menjadikan Sulbar ramah dan terbuka untuk investasi.
“Ada tiga poin penting yang harus dilakukan Pemprov Sulbar yaitu menyelesaikan masalah, memberikan nilai tambah dan membranding seluruh kegiatan OPD,” kata Prof. Zudan di akhir sambutannya. (*)